AIPKI FORDEK Perdana Tahun 2024

/ Berita / Oleh

Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menyelenggarakan Forum Dekan (FORDEK) perdana di tahun 2024 ini pada Jumat-Sabtu, 16-17 Februari 2024 lalu di Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (FK UNUSA). FK UMS diwakili oleh Dekan FK UMS Dr. dr. Flora Ramona Sigit Prakoeswa, M.Kes, Sp.DVE, Dipl. STD-HIV/AIDS, FINSDV, FAADV., Wakil Dekan I FK UMS dr. Ratih Pramuningtyas, Sp. DVE, FINSDV, dan Wakil Dekan II FK UMS dr. Erika Diana Risanti, M. Sc, yang turut berpartisipasi aktif dalam acara Fordek AIPKI tersebut. Dalam acara ini juga dilakukan pengenalan Dekan Baru anggota AIPKI dan FK Baru oleh Ketua AIPKI.

Pada hari Sabtu (17/2), bertempat di Ballroom Lt.5 Movenpick Hotel Surabaya dilakukan dua kali sesi seminar, sesi sosialisasi dari Mc Graw Hill, dan sidang organisasi. Sidang organisasi dipimpin oleh Sekretaris Umum AIPKI, Dr. dr. Wisnu Barlianto, MSi.Med., Sp.A(K) dan Wakil Sekretaris II AIPKI, Dr. dr. Flora Ramona Sigit Prakoeswa, M.Kes, Sp.DVE, Dipl. STD-HIV/AIDS, FINSDV, FAADV. Sebelum penutupan, disampaikan beberapa poin rekomendasi antara lain:

  1. Perlu dilakukan upaya pemerataan distribusi dokter di Indonesia, disertai dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung implementasi pemerataan dokter (selama 2023, dari 83 Institusi Pendidikan Kedokteran di Indonesia telah meluluskan 10.902 dokter).
  2. Berbagai program penguatan institusi, antara lain dengan uji progress untuk menilai kemajuan belajar mahasiswa sejak tahun pertama sehingga dapat memperbaiki kekurangan mahasiswa sejak awal, program pembimbingan mahasiswa tahap akhir dan belum mampu memenuhi kompetensi yang diharapkan, dan uji panel untuk mahasiswa yang telah mengikuti pembimbingan AIPKI dan belum mampu membuktikan penguasaan kompetensi minimal.
  3. Pendirian FK baru harus tetap menjaga mutu pendidikan kedokteran, dan sebaiknya dilakukan di luar pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, sehingga keberadaan FK akan lebih merata
  4. Penerapan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit harus tetap menjaga mutu dengan memenuhi persyaratan yang diberlakukan di PPDS berbasis universitas. RS yang sudah digunakan sebagai wahana PPDS berbasis universitas, hendaknya tidak digunakan bersamaan juga sebagai wahana PPDS berbasis RS.
  5. Pelaksanaan kebijakan academic health system (AHS) diperlukan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan.

Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Semoga hasil dari agenda ini dapat menjadi landasan bagi implementasi perubahan positif dalam pendidikan kedokteran di Indonesia. Aamiin YRA.

Kunjungi: https://www.instagram.com/p/C3hZ2KXPBPh/